Tags

, , , , , , , , , , , , , , ,


UPAH BURUH & PERMASALAHANNYA

Disaat kita dihebohkan dengan masalah Buruh/Tenaga Kerja, semua mata akan terfokus kepada Surat Kabar dan Media Elektronika/Televisi. Semua meminta kenaikan upah, UMP alias Upah Minimum Propinsi; khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Dari berbagai Serikat Pekerja/Buruh dan Elemen-elemen lainnya ikut turun ke jalan meneriakan aspirasi Buruh agar UMP dinaikkan secepatnya.

Pertanyaannya adalah; Wajar gak sih jika Buruh/Tenaga Kerja minta kenaikan Upah ? Jawabannya adalah Wajar. Jika dilihat dari sudut pandang Status Buruh/Tenaga Kerja, Status Perusahaan dan yang lebih penting khusus mengenai KHL alias Kebutuhan Hidup Layak.

Apakah Pemerintah dan elemen-elemen lainnya setuju atas kenaikan Upah Minimum Propinsi tsb? Tentu saja tidak, bahkan beberapa Perusahaan menolaknya secara tegas dengan alasan bahwa kenaikan tsb akan berimbas kepada finasial peruahaan mereka; Kok Bisa?

Begini……
Disaat para Buruh/Tenaga Kerja meneriakkan Asrpirasi agar mendapatkan Upah yang layak,,,,mereka para buruh/tenaga kerja sudah memberi Bandrol Harga atas Upah tsb, lebih kurang diatas 2Juta lebih per-Bulannya. Salah seorang petinggi APINDO sempat berujar dii Televisi bahwa jika Upah buruh tidak segera dinaikkan, maka Para Buruh akan menggelar Demonstrasi Akbar dan ini akan menghambat proses produksi, dll, dst, dsb.

Atas terjadinya dilema Demonstrasi tersebut, sehingga Pemerintah dengan berbagai usaha dan rapat serta hasil akhir menyetujui dengan permintaan kenaikan upah tsb, yaitu sebesar Rp. 2.2 Juta per Bulan untuk UMP DKI Jakarta.

Apakah setelah UMP DKI Jakarta dinaikkan semua masalah akan selesai ? Jawabannya Tidak segampang itu.

Disaat UMP DKI Jakarta dinaikkan sebesar 2.2jt oleh Gubernur DKI, itu Salah seorang Petinggi Apindoo malah berbalik ngomong di Televisi bahwa Para Pengusaha akan menggelar Demonstrasi karena kenaikan UMP tsb sangat tidak wajar dan bisa membuat keresahan bagi pemilik perusahaan dan tidak menutup kemungkinan akan ada PHK Besar-2an.

Lucu kan? Disatu sisi mendukung, akan tetapi disatu sisi malah gimana gitu.

Belum lagi dengan beredarnya kabar, sebenarnya bukan kabar sih; tapi,,,melainkan sudah benar-benar terjadi sejak dulu beberapa tahun kebelakang; dimana disaat adanya kenaikan upah buruh/tenaga kerja, maka harga-harga barang PASTI akan naik, Coba pikir,,,,bener gak kira-kira?

Jadi, yang salah itu ada dimana? System pengupahan atau Pola / Management Keuangan dari sang Buruh/Tenaga kerja saja? Management Keuangan yang saya maksud disini adalah, bagaimana cara sang Buruh mengelola Keuangannya dikehidupan keluarga mereka. Bukankah jika kita mau mengakui,,,mau menyadari, mau digaji besar sekalipun kalau kita tidak pintar mengelola keuangan pasti akan habis juga uang tersebut.

Contoh simpelnya gini, kita sudah punya sepeda motor tahun 2010 dan ternyata tetangga sebelah ada yang baru membeli Sepeda Motor keluaran terbaru, Kira-kira apa nggak ngiri ya? Pasti ngiri dan apalagi kalo gak bisa ngontrol diri dan emosi, sudah pasti akan ikutan beli juga walaupun kredit.
Contoh lain, kita sudah punya Handphone dan ternyata teman kerja lainya cerita bahwa kalau dia punya Blackberry (sebut aja gitu,,,,,,bukan promosi merek dagang loh,,,,,,) atau Smarphone yang fitur-fiturnya lebih hebat dan bagus dari Handphone biasa yang kita miliki, nah klo sudah gini kan mau gak mau pasti ikutan beli, terserah apakah itu karena Multi Fungsi atau hanya karena prestise/kebanggaan semata.

Nah, kalau kita berbicara mengenai System; ada Perda tentang UMK (upah minimum kota), UMP (upah minimum propinsi) dan atau UMSP (upah minimum sektor propinsi), menurut saya HARUS tetap ada dan itu Sebagai Acuan/Guidline untuk tiap-2 Perusahaan terhadap System pengupahan di Management perusahaan. Walaupun ujung-2nya ada kata-kata KHL, itu tidak akan ada habis-nya; Kebutuhan Hidup Layak yang bagaimana sih yang di inginkan seorang Buruh/Karyawan? Jawabannya sudah tentu akan berbagai macam karena berasal dari sudut pandang yang berbeda dan pola pikir yang berbeda. Dari tahun ke Tahun, setiap ada kenaikan Upah, pasti berimbas kenaikan harga barang….dan; sang Buruh/Karyawanpun akan mengeluh lagi, bahwa KHL sekarang sudah tinggi; gaji yang diterima juga belum bisa untuk mengatasinya.

Kalaupun ada System Pengupahan 3 P(Person/Performance/Position) itu juga belum tentu effektif dibeberapa perusahaan, kenapa saya bilang seperti itu; karena Pola pikir dari HRD perusahaan itu sendiri terkadang mengabaikan dan atau jikalau ia paham, belum tentu Management perusahaan mau mengadopt System 3P tsb. Ditambah lagi dengan Pola pikir dan sudut pandang Teman-2 dari Serikat Buruh, sudah pasti kloplah Nano Nano rasanya.

Apalagi kalau tidak ada Minimum Payment, alias suka-suka Juragan perusahaan; bisa dibayangkan dah,,,kalo ada Calon Karyawan, kemudian si HRD sambil megang Kalkulator trus ngomong…”gaji anda segini, ya? (sambil kasih liat angka di Kalkulator tadi).

Seharusnya,,,,,,,,sebaiknya, Juragan-juragan dibawah harus duduk bersama sembari memikirkan apa yang terbaik untuk Rakyat Indonesia, khususnya bagi para Buruh/Tenaga Kerja;
1). Perwakilan Serikat Buruh/Pekerja
2). Perwakilan Dewan Pengupahan
3). Perwakilan Apindo
4). Perwakilan Kenmenkeu
5). Perwakilan Meperindag
6). Perwakilan Kemenaker
7). Perwakilan HRD (Asosiasi gitu deh,,,,,,,,)

Supaya Juragan-juragan diatas, tidak saling menyalahkan lagi jika ada terjadi Demosntrasi Buruh yang lebih terfokus kepada permasalahan pengupahan di negara kita, Indonesia.

Nah, kembali mengenai hal yang TIDAK WAJAR dan Kurang Ajar adalah, Jika

  1. HRD Perusahaan tidak pernah me-Review Status Karyawan dan Upah yang dterima
  2. Serikat Pekerja/Buruh tidak pernah menegur Management Perusahaan jika ada seperti kasus diatas
  3. Trus Pola Pikir Buruh/Tenaga Kerja yang terkesan Konsumtif alias gak bisa ngontrol diri, Alias Besar Pasak daripada Tiang atau bahasa kerennya, Besar pengeluaran daripada pemasukan.

SAR