Tags

, , , , , , , , , , ,


Siapa yang tidak kenal dengan JHT alias Jaminan Hari Tua, semua pasti tau dan kenal serta sangat familiar dengan istilah tersebut, terlebih-lebih lagi dikalangan para buruh/karyawan/tenaga kerja saat ini.

JHT, adalah satu dari sekian program dari Lembaga Pemerintah yang saat ini disebut dengan BPJS alias Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana sebelumnya bernama JAMSOSTEK alias Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan juga disebut ASTEK alias Asuransi Tenaga Kerja pada periode pemerintahan sebelumnya.yah…..begitulah pemerintahan dan jajarannya, selalu membuat trend atas perubahan nama yang alih-alih demi kemaslahatan buat seluruh buruh/tenaga kerja/karyawan yang ada di seluruh indonesia.

Iuran atas JHT tersebut memang tidak besar, yah HANYA sebesar 2 % (dua per seratus) yang dipotong dari gaji pokok masing-masing pekerja/karyawan/buruh yang ada diperusahaan. Dimana tujuan dari pemotongan JHT tersebut adalah demi para pekerja/karyawan/buruh saat tua nanti, atau saat memasuki masa pensiun; dimana mereka dapat memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai keperluan yang dirasa perlu bagi mereka.

Masing ingat dengan postingan aku yang dulu, gak ? itu tuh, mengenai JHT ? kalau sudah lupa atau belum baca, nih coba dibaca lagi DISINI

Namun……….ternyata ada perubahan yang sangat besar saat ini, yah….tepatnya perubahan di tahun 2015. Dimana pencarian JHT tidak lagi seperti periode sebelumnya.

Coba perhatikan “sesuatu” persembahan dari BPJS dibawah ini…

JHT versi gila 2015

Hayo………Bagaimana menurut anda-anda sekalian ? Semakin mantap gak ide tersebut ? Kalau menurut aku semakin kacau aja pemerintahan sekarang. Gimana gak kacau…….itu JHT yang dipotong dari gaji karyawan/buruh/pekerja setiap bulan oleh perusahaan untuk hari tua mereka, namun ternyata HAK……ya aku sebut itu HAK, ternyata menjadi sebuah dilema bagi para karyawan/buruh/pekerja.

Lucu dan emang Lucu, Hak karyawan/buruh/pekerja kok “DIKEBIRI” oleh Pemerintah, aturan sih boleh aturan tapi gak gitu juga kaleeeeeeee…….!

Coba nih cek and baca disini

Mau mengambil Hak……kok dibatasi jumlahnya ya ? Heeemmm,,,,,,,,,uangnya yang sudah disetor; kira-kira masih ada gak ya ? atau “DIALIHKAN’ sementara oleh………………………….

Yuk kita berandai-andai…..kira-kira seperti dibawah ini:

Sebut saja di Kota A, ada 1 (satu) Perusahaan. Dimana terdapat karyawan/buruh/pekerja yang HANYA bekerja 2 (dua) bulan saja dan kemudian mereka berhenti bekerja karenanya sudah selesai. Ok, kita buat saja gaji mereka sama semua, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-/Bulan untuk Gaji Pokok mereka. Artinya JHT yang dipotong adalah sebesar Rp. 50.000,-/Bulan.

Artinya adalah :

  1. Satu (1) orang Karyawan dipotong sebesar Rp. 50.000,-/Bulan
  2. Jika ada sepuluh (10) orang Karyawan dipotong sebesar Rp. 500.000,-/Bulan
  3. Jika sepuluh (10) orang Karyawan tersebut ada di 100 (seratus) Kota, maka dipotong sebesar Rp. 50.00.000,-/Bulan
  4. Itu adalah andai-andai JIKA pemotongan JHT untuk 2 (dua) Bulan saja.

Pertanyaan saya adalah, jika sang Hak karyawan/buruh/pekerja tidak mengambil JHT tersebut karena berbagai alasan dari sang Hak karyawan/buruh/pekerja (terlepas mereka kurang aware/kurang peduli atau tidak tau, atau bahkan terkesan “males” dengan birokrasi atas pencairan JHT periode jaman dulu dan apalagi jaman sekarang,,,,,,,) nah KIRA-KIRA, ITU UANG SANG karyawan/buruh/pekerja dikemanain ya ? Apa mau Pemerintah berbaik hati menghubungi sang karyawan/buruh/pekerja untuk mengambil hak mereka ? GAK BAKALAN, GAK MUNGKIN dan itu SO PASTI 100% GAK AKAN DILAKUKAN oleh PEMERINTAH.

Nah itu baru untuk 10 (sepuluh) Hak karyawan/buruh/pekerja yang bekerja di 100 (seratus) Kota, Lalu bagaimana jika kita berandai-andai untuk karyawan/buruh/pekerja yang ada dari Sabang sampai Marauke ? Berapa Ribu Karyawan dan Sudah berapa Triliun Hak Karyawan yang tidak jelas “statusnya”…………..Bagaimana ? kira-kira andai-andai yang aku buat tersebut benar atau salah ya ? atau itu hanya per-andaianku saja yang tidak masuk di-akal.

Namun, bagi para karyawan/buruh/pekerja yang sudah senior dan sudah sepuh dibanding saya, mungkin Bapak-bapak/Ibu-ibu sekalian paham maksud saya…………….yach, cuma satu, itu uang karyawan/buruh/pekerja sejak jaman Astek dan berubah menjadi Jamsostek dan sekarang BPJS dan Next Year entah apa namanaya…….Bagaimana penanganannya ? Sudah berapa puluh tahun…………dan sudah berapa Trilun-kah ? MONGGO DI HITUNG SENDIRI………

Sekarang………Periode 2015, Hak kita sebagai karyawan/buruh/pekerja……harus “dijatah” sekian persen saja, padahal itu adalah Hak kita…….! MEMANG SAIKI JAMANE JAMAN GEMBLUNG.

Monggo di Check di Mbah Goole dan/atau datangi kantor BPJS setempat, bener gak informasi tersebut. Kalau bener……...yo musti pinter-pinter nyambut gawean.

Wasalam – SAR