Tags

, , , , , , , , , , , ,


Masih ingat dengan Pasal 62 di UU No. 13 Tahun 2003 ?

Pasal 62 berbunyi………“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Pasti ingat, kan ?

Ok, Sekarang bagaimana jika Pasal 62 tersebut kita abaikan, kita hapuskan alias kita hilangkan dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan catatan kita menambahkan Pasal Tambahan didalam PKWT Karyawan

Mengapa harus dihapuskan ? Sebenarnya berbagai macam ragam alasan, misalnya;

  1. Diperusahaan lama Karir tidak bagus dan mendapatkan Karir bagus ditempat lain. Jika Berhenti sudah tentu Ganti Rugi, Jika ditolak tawaran bagus tersebut belum tentu akan datang kedua kalinya.
  2. Tidak ada Kenaikan atas gaji, sementara ada tawaran gaji yang sangat Fantastis. Apakah perlu ditolak Karyawan, Gila bener tuh Karyawan. Nah masalahnya jika berhenti,,,,ya sudah tentu harus bayar ganti rugi ke perusahaan ditempat dia bekerja sekarang.
  3. Dan Lain-lain, dan seterusnya dan sebagainya….

Pertanyaan adalah :

  1. Bolehkan mengesampingkan pasal 62 ayat UU No. 13 tahun 2003 tersebut ?
  2. Apakah penambahan pasal didalam perjanjian kerja atas mengenyampingkan pasal 62 tersebut akan melanggar ketentuan UU No.13 Th 2003?
  3. Apakah penambahan klausul tersebut, PKWT Batal Demi Hukum? Walaupun Pasal 1320 BW sudah terpenuhi oleh masing-masing pihak ?
  4. Apakah sudah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (dalam hal penggunaan pasal yang “salah”) ? yang dilakukan Perusahaan melalui HRD/HR selaku perwakilan perusahaan ?

Supaya lebih pusing, mumet dan paniang lagi…….Lalu Bagaimana pula jadinya antara perjanjian Kerja tersebut dengan KUHPerdata dan statusnya sebagai hubungan kerja antara Karyawan dan Perusahaan ? Mana satu yang akan dipakai ? UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 di dalam Pasal 54, atau KUHPerdata di dalam hal Pasal 1320 BW

Supaya tidak pusing, mumet dan paniang; Mari kita jabarkan satu per satu,

Biar enak dan lamak perasaan hati kita semua, Okay ?

Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 sudah jelas-kan bagaimana isinya, kalau belum jelas OK aku jelaskan secara singkat. Karyawan Kontrak yang Berhenti dan/atau diberhentikan oleh salah satu pihak (karyawan/perusahaan) sebelum kontraknya habis; MAKA salah satu pihak tersebut WAJIB membayar Ganti Rugi kepada pihak lain, sebesar sisa masa kontrak yang masih ada. Paham ya, WAJIB hukumnya.

Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003, ini adalah “nyawa utama” dari Perjanjian Kerja dalam hal Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Sedangkan “nyawa kedua” ada di Pasal 1320 BW alias KUH Perdata. Masih bingung gimana isinya masing-masing kedua Pasal tersebut ? Coba tanya ke Mbah Google tentang Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 1320 BW/KUH Perdata (berisi tentang Syarat Sahnya suatu perjanjian). Soalnya mau jelaskan, kepanjangan; Tanganku dah capek ngetiknya……apalagi udah malam banget nih sekarang……saat lagi ngetik nih cerita,,,,hehehehehehe

Sekarang kita ngomong masalah perbuatan melawan hukum, apakah Perusahaan yang diwakili oleh HR/HRD sudah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Karyawan ?

Walah dalah,,,,kok bisa sampai ke Perbuatan Melawan hukum ya ? Padahal ini sudah masuk ke kapling yang lain lagi , sedangkan Hubungan Kerja yang ada itu kan Antara Karyawan dengan Perusahaan, hehehehehe; Ora opo-opo, daripada Penasaran seperti Matinya Sundel Bolong, mendingan aku jelaskan lagi biar ora Mati Penasaran, hahahahah

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara – negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan didominasi oleh gugagatan perbuatan melawan hukum, selain adanya gugatan wanprestasi atas suatu kontrak (perjanjian). Karena itu, dapat dimaklumi bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan teori – teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum, serta prakteknya dalam kenyataan yang sebenarnya (in concreto), khususnya yang terjadi di pengadilan.

Perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan (onrechtmatige daad)  atau dalam bahasa Inggris disebut “tort”  berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam aspek pidana. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara (onrechtmatige overheidsdaad) juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.

Kata “tort”  (dalam bahasa Inggris) sebenarnya hanya berati salah (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti “kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak”. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam sistem hukum Belanda atau di negara – negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort”  berasal dari kata Latin “torquere”  atau “tortus”  dalam bahasa Perancis, seperti kata “wrong”  berasal dari kata Perancis “wrung”  yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara – negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

  1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
  2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
  3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Bagaimana, apakah sudah tau dengan makna dari Perbuatan Melawan hukum tersebut ? Sebenarnya, kita sudah terlalu jauh lari kaidah Hukum Perburuhan dan ketenagakerjaan dalam hal Perjanjian Kerja, namun bagi yang tidak tau dan sok-sok tau, selalu ada saja mengkaitkan dengan bahasa hukum dengan pasal-pasal lain yang dia ketahui saja dari buku,,,,,,ya hanya dengan melihat di buku saja; tanpa mau melihat dan mencerna apa hakikat sebenarnya yang sedang kita hadapi.

Kira-kira, berdasarkan uraian ketiga diatas; apakah perusahaan via HRD/HR ada melakukan kesalahan/Kelalaian,,,,yah sebut saja “bermain dan mengakali Karyawan dengan pasal abal-abal” ?

Lalu bagaimana dengan penghapusan/pengabaian pasal 62 tersebut, apakah melawan hukum ? apakah diperbolehkan ? atau bagaimana ?

Baik, mari kita perjelas lagi, bahwa :

* BERTENTANGAN, Jika pasal tambahan tentang pengabaian ps. 62 tidak dijelaskan kepada karyawan. Toh karyawan butuh penjelasan, butuh pengertian….dan tidak butuh main paksa tanda tangan saja diatas pkwt, hehehe.

* TIDAK BERTENTANGAN, kalau sudah dimasukkan kedalam pasal tambahan didalam PKWT. Selagi sudah dijelaskan kepada karyawan dan sang karyawan setuju dengan adanya penambahan pasal tersebut. Lalu Deal dan teken tuh pkwt serta di ketahui oleh Disnaker setempat, mengapa ? ya namanya juga PWKT.

dan juga coba di-ingat kembali dengan beberapa istilah hukum lainnya, seperti :

  • Lex Superior Derogat Lege Priori
  • Lex Specialis Derogat Lege Generalis
  • Lex Posteriori Derogat Lege Priori

Kalau artinya cari di Mbah Google aja ya, mosok mau terima bersih lagi; mangkanya kita sama-sama belajar, hehehehe….

Lalu, apakah Karyawan berhak menolak pengecualian Pasal 62 tersebut ?

Boleh…..sangat dibolehkan, karena tidak ada pemaksaan kan ? Perusahaan juga tidak boleh memaksa karyawannya. karena jika sudah dilakukan pemaksaan, maka bisa lari ke ranah hukum yang lain lagi.

Bagaimana, apakah masih pusing dan paniang dengan penjelasan dan urain diatas ? Mudah-mudahan pusing, wong aku aja waktu belajar dulu ampe sekarang masih pusing dan selalu ditemani PANA***DOL, hahahaha

Setidaknya Para Pekerja/Karyawan HARUS DIBERITAHU mengenai ISI PERJANJIAN, janganlah menyembunyikan Pasal-pasal yang bisa merugikan Karyawan; agar  JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA.

Wasalam – SAR