Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Saat ini di Media Massa; Apakah itu Media Cetak/Harian Surat Kabar maupun Media online sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang banyaknya TKA (tenaga kerja asing) yang masuk ke Indonesia, Sebut saja TKA berkebangsaan Warga negara China yang sudah menjadi berita popular saat ini, dan bahkan pemerintah terkesan bagaimana gitu untuk mensikapinya, sedangkan kita sebagai masyarakat awam hanya bisa menyalahkan pemerintah saja; Lebih tepatnya menyalahkan sang Presiden RI, Jokowi dan juga Menakertrans.

Kira-kira, yang harus disalahkan itu siapa  ?

Apakah Mutlak sang Presiden itu sendiri dan sang Menakertrans 😉 ataukah………….? 

Disini, aku mencoba berada diposisi tengah saja alias tidak memihak kepada siapa-siapa. Namun aku akan mencoba menjelaskan dan menceritakan bagaimana sih proses masuknya Warna Negara Asing ke Indonesia khususnya.

Warga Negara asing yang akan masuk ke Negara lainnya, sudah tentu harus mempunyai ijin; apakah itu berupa Visa/Ijin Tinggal maupun Ijin Tenaga kerja asing itu sendiri, dan juga sudah tentu harus mempunyai Sponsor yang ada dinegara lainnya; Sponsor dalam hal ini sebagai Penanggung Jawab si TKA selama berada di negaranya.

Jadi Begini, kita buat aja simulasinya:

Jika Warga Negara China, yang isunya “akan bekerja” di Indonesia, sudah tentu disaat mereka masuk ke Indonesia, mereka harus sudah berbekal dengan VISA. Apa itu VISA, Silahkan Tanya ke Mbah Google supaya lebih paham dan mengerti. Bisa di check DISINI, DISINI, atau DISINI

Disini saya hanya akan berfokus kepada 4 (empat) macam/jenis VISA saja, yaitu:

  1. VOA – Visa on Arrival
  2. Visa – Indeks 211
  3. Visa – Indeks 212
  4. Visa – Indeks 312

Nah, kira-kira si Warga Negara China yang konon katanya sudah masuk ke Indonesia saat ini memakai Indeks Visa yang mana satu dari ke-empat jenis VISA yang saya sebutkan diatas ?

Ok, Jadi begini; To the Point aja alias langsung aja deh, Jikalah si Warga Negara kebangsaan China tersebut masuk ke Indonesia untuk dan/atau dengan alasan bekerja, maka mereka harus mempunyai dan memegang Indeks Visa 312.

Mengapa Indeks Visa 312 ?

Ya, karena Visa tersebut yang diperuntukkan sebagai Visa bekerja dan Plus ditambah lagi dengan IMTA, yaitu Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lalu, bagaimana jika mereka tidak menggunakan dan/atau bahkan tidak mempunyai Visa dengan Indeks 312 dan juga tidak mempunyai IMTA ? Sudah tentu mereka menyalahi aturan yang ada di Indonesia itu sendiri; Nah kalau sudah begini siapa yang harus disalahkan ??? Hayo, siapa yang salah; Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab jika sudah terjadi seperti ini ? kemudian apa dan harus bagaimana mensikapinya ?

Banyaknya pemberitaan di media massa mengenai TKA berkebangsaan warga Negara China yang sudah masuk ke wilayah Indonesia tersebut; Pertanyaannya adalah, apakah sudah diperiksa kelengkapan dokumen-dokumennya; yang istilah kerennya Expatriates Formalities Documents.

Jika sudah diperiksa, apa dan bagaimana hasilnya ? Apakah sudah di Infokan ke Publik, atau setidaknya ada Press Release dari pejabat/Instansi terkait; setidaknya agar diketahui oleh para peliput berita dan juga bisa diketahui oleh masyarakat umum sebagai pembaca/pemerhati berita. Nah, kira-kira apakah saat ini kita sudah ada pernah mendengar dan/atau melihat pemberitaan akan hal itu ? Bagaimana…..? Biarlah anda, saya dan kita semua yang menjawabnya dalam hati……….. 😉

Sebenarnya bagaimana sih proses mendatangkan Orang asing yang akan dipekerjakan di Negara kita, Indonesia ?

Ok, Sedikit saya akan berikan gambaran mengenai alur prosesnya; yaitu dalam hal penggunaan tenaga kerja asing oleh suatu perusahaan/instansi tertentu.

Pertama-tama, Perusahaan harus membuat suatu Presentasi, yaitu suatu permohonan kepada Instansi terkait, dimana presentasi mengenai RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) tersebut di sampaikan di hadapan para staf pejabat Departement Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan tepatnya kebagian Kasubdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri. Jika Tenaga Kerja Asing tersebut akan dipekerjakan untuk dunia perminyakan/panas bumi.

Didalam presentasi tesebut kita jelaskan mengenai Perusahaan kita, Statusnya (PMA atau Nasional) dan juga apa kegiatan usaha saat ini, khususnya yang berkaitan dengan TKA yang akan kita ajukan; Plus kita sebutkan juga siapa yang menjadi majikan/pemberi kerja kepada perusahaan kita tersebut. Semuanya harus dijelaskan dan dijabarkan secara rinci didalam presentasi tersebut.

Nah, didalam presentasi tersebut; kita harus membuat dan menjelaskan Struktur Organisasi perusahaan kita; baik itu dari Posisi Direktur sampai dengan level Karyawan. Didalam Struktur organisasi tersebut akan terlihat posisi TKA apa saja yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan harus bisa jelaskan posisi-posisi yang akan di isi oleh TKA, berapa jumlah yang diperlukan untuk setiap posisi dan juga akan ditempatkan dimana.

Didalam presentasi tersebut, Perusahaan harus bisa menjelaskan tujuan dan alasan penggunaan TKA didalam perusahaannya, dimana alasan tersebut harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan; karena hal tersebut berkaitan erat dengan si pemberi kerja kepada perusahaan kita.

Nah saat Presentasi inilah terjadi Tanya jawab antara Staff/pejabat terkait dengan perusahaan dan Perusahaan harus dan Wajib menguasai bahan presentasi/pokok permasalahan yang dia kemukakan, serta harus bisa memberikan alasan yang masuk akal alias bisa diterima tentang apa yang diajukannya tersebut dihadapan para pejabat yang ada.

Begitupula halnya dengan tujuan RPTKA itu sendiri adalah merupakan sebagai Alih teknologi atau istilahnya sebagai Transfer teknologi/Skill/pengetahuan dari TKA kepada WNI, khususnya karyawan Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut. Dimana hal ini juga berkaitan erat antara Tenaga kerja WNI dengan Tenga kerja Asing, dimana keduanya harus berhubungan satu sama lain dan setidaknya satu pengetahuan didalam bidang pekerjaannya. Untuk itu, mangkanya harus dibuatkan Counterpart atau Pasangan kerja dari si TKA tadi, dimana didalam surat tersebut dijelaskan siapa WNI yang akan mendampingi si TKA, dengan penjabaran Nama si WNI, Alamat, Pendidikan terkakhir, apa posisi/jabatan diperusahaan dimana dia bekerja saat ini. Dimana hasil akhirnya adalah, posisi yang sebelumnya dipegang oleh TKA tersebut nantinya akan dipegang oleh WNI selama proses kerja dan training/pelatihan berlangsung.

Permasalahan yang ada dan timbul adalah, banyak dibeberapa perusahaan tidak secara jujur menggunakan WNI yang notabene karyawannya dengan level/posisi yang sama dengan si TKI dicantumkan di Counterpart tersebut.

Maksudnya apa dan bagaimana ?

Begini, Jika si TKA tersebut akan memegang posisi Manager Teknik, maka yang harus menjadi Tenaga Pendamping/Counterpartnya adalah WNI dengan pendidikan serupa/Teknik dan/atau setidaknya dengan posisi serupa juga. Tidak boleh WNI yang beda posisi. WNI tersebut setidaknya dengan level Penyelia/mandor/supervisor teknik. Dimana mereka akan berkomunikasi yang berhubungan erat dengan pekerjaan; bayangkan jika si WNI posisinya OB (office boy) dan atau dari Dept. lainnya ?

Apakah itu Cuma teori semata ? ataukah karangan saya saja ?

Itu bukan teori maupun karanganku semata, karena dari berbagai perusahaan yang pernah kujajaki; aku pernah menemui hal tersebut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Seorang TKA dengan Posisi General Manager, didalam surat Counterpartnya (tenaga pendamping WNI) adalah seorang OB alias Office Boy, bagi Instansi pemerintah yang memeriksa berkas mungkin mereka tidak tau, tapi bagiku dan staff lainnya sudah tentu hanya bisa tersenyum saja. Sebenarnya ini adalah PR (pekerjaan rumah) bagi petugas dinas terkait untuk kembali memeriksa dokumen-dokumen yang akan diserahkan kepada mereka.

Baru-baru ini; saat aku menjadi Konsultan HR di wilayah Jawa barat, tepatnya di wilayah seputaran Cidaun/Cianjur, juga aku melihat hal serupa. Dimana Counterpart tidak semestinya diberikan oleh perusahaan. Bahkan TKA yang ada dilokasi konon kabarnya juga tidak berpendidikan tinggi; hal ini berdasarkan informasi dari Tenaga kerja lokal yang sudah lama bekerja di areal pertambangan tersebut. Mereka; para tenaga lokal sering bercerita bahwa si TKA terkadang malah tidak mengerti dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Begitupula halnya dengan Pimpinan yang ada di lokasi, adalah seorang TKA berkebangsaan China, yang hampir sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Jadi setiap aktivitas sudah bisa dipastikan memakai tenaga penterjemah ;). Lalu bagaimana dengan IMTA alias Ijin menggunakan tenaga kerja asing yang dimilikinya ? Mereka memang punya, namun Posisi yang tercantum di IMTA tersebut tidaklah sama dengan apa yang dikerjakan oleh mereka di lapangan.

Slide1

Aku sangat yakin, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan melakukan hal serupa. Antara Posisi yang disetujui oleh pejabat terkait yang tercantum didalam IMTA, tidak sama alias Berbeda dengan apa yang mereka (TKA) kerjakan pada setiap aktivitasnya.

Seorang TKA, tidak mungkin akan menjadi seorang Supir, Office Boy/Helper atau apapun namanya yang pekerjaannya bisa dilakukan oleh WNI.

Jikalah terdapat dan/atau kedapatan seorang TKA melakukan pekerjaan/posisi tersebut, maka hanya bisa ada 2 (dua) kemungkinan;

  1. Tidak mempunyai IMTA dan Visa 312, yang bersangkutan tersebut hanya memakai Visa 211 ATAU
  2. Mempunyai IMTA dan Visa 312, TAPI data tersebut (posisi/jabatan) dipalsukan oleh pihak Perusahaan, karena alasan internal perusahaan, sehingga yang terjadi seperti apa yang ada di lapangan.

Lalu, jika hal ini terjadi dan dilakukan oleh si TKA dan sebenarnya perusahaan juga memang tau akan hal itu; bukankah sudah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan IMTA itu sendiri ? Lalu tindakannya apa dan bagaimana ? 

Memang jika ditelusuri, hal itu bisa jadi kembali kepada permasalahan diatas yang sudah aku tulis tersebut, dimana akan menjadi Causalitet Verband alias Asas Sebab Akibat dan berujung saling menyalahkan.

Oh, ya; Proses dalam pembuatan RPTKA ini sebenarnya cukup panjang dan memakan waktu berjam-jam, berhari-hari dan akan habis sekian halaman jika saya jelaskan satu persatu didalam tulisan ini. Untuk Lengkap dan jelasnya secara detail bin kumplit, bisa di tanyakan kepada Mbah Google.com, karena beliau pasti akan sabar memberikan anda informasi yang detail tentang alur proses RPTKA – Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kita inginkan.

Kembali ke Laptop 😉

Hehehehe,,,maksudnya kembali ke Hot Topic saat ini, yaitu TKA warga Negara China.

Adapun yang menjadi perhatian kita bersama adalah para pejabat Instansi terkait harus teliti terhadap warga Negara asing yang masuk ke Indonesia dengan alasan bekerja, Dimana masing-masing pejabat tersebut mempunyai peran/andil dan tanggung jawab penting, misal:

  • Pejabat Keimigrasian di Bandara Udara/Pelabuhan; setidaknya harus cermat dan jeli, JIKA memang ditemukan TKA yang jumlahnya “significant” alias banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara/Pelabuhan, apalagi hanya bermodalkan VOA dan/atau Visa 211. Karena gerbang utama masuknya TKA adalah via bandara udara/pelabuhan.
  • Pejabat Keimigrasian di wilayah kota/daerah, juga harus cermat dan jeli dengan laporan dari perwakilan perusahaan yang menggunakan TKA. Dimana laporan ini wajib dibuat per periodik setiap bulannya. Setidaknya dengan memakai istilah “jemput bola” lakukan Sidak di lokasi kerja bila memungkinkan, jika memang perwakilan perusahaan tidak dan/atau belum memberikan laporan penggunaan tenaga kerja asing dimaksud.
  • Pejabat Kepolisian di wilyah kota/daerah; Khususnya SAT-INTELKAM, juga harus cermat dan jeli dengan keberadaan orang asing yang berada di wilayahnya. Karena perwakilan perusahaan juga harus membuatkan laporan tertulis atas penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja diperusahaannya. Hampir sama dengan Pejabat Keimigrasian di wilayah kota/daerah, bila perlu lakukan jemput bola ke tempat usaha/perusahaan dimana TKA tersebut bekerja.

Hal ini mengingatkanku di tahun 2010, dimana saat itu dilakukan pemeriksaan TKA oleh Petugas kepolisian dari kesatuan Intelkam DKI Jakarta. Alhamdulillah semuanya lancar, karena TKA ditempatku tidak ada yang bermasalah dalam hal Dokumen orang asing.

Slide2

  • Pejabat Dinas Tenaga Kerja wilayah kota/daerah, gak jauh beda dengan Pejabat dari keimigrasian dan kepolisian. Karena Pejabat dari Dinas Tenaga kerja juga berhak atas laporan dari perusahaan atas penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Plus laporan mengenai Training/pelatihan yang sudah dilakukan oleh TKA terhadap si WNI tersebut.

Slide3

Lantas, apakah hal tersebut diatas sudah berjalan ? Mungkin ada yang berjalan dan mungkin ada juga yang tidak; lalu siapa yang harus disalahkan ?

Untuk kasus yang lagi Hot saat ini; mengenai TKA warga negara china yang bekerja di Indonesia, sebenarnya akan menjadi kasus Bola Salju dan akan menjadi Asas Sebab Akibat yang bahasa kerennya CAUSALITET VERBAND; yang ujung-ujungnya akan saling menyalahkan.

  • Presiden bisa menyalahkan Menakertrans
  • Menakertrans bisa menyalahkan Dirjennya (Dirjen Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
  • Sang Dirjen akan menyalahkan para staffnya
  • Para Staff sang Dirjen akan menyalahkan Perusahaan
  • Dan Perusahaan hanya bisa tertunduk dan terdiam, dan/atau bahkan tersenyum saat diperiksa

Alhasil yang didapat adalah, kita cuma bisa mendengar dan melihat berita yang entah kapan akan berakhir jalan ceritanya yang terkadang hanya menambah beban pikiran jiwa sebagai rakyat Indonesia yang terkebiri didalam negaranya sendiri.

Mudah-mudahan File berikut bisa menambah wawasan kita tentang TKA, Monggo silahkan Klik DISINI dan DISINI

Semoga kita masih bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di negri kita sendiri, Republik Indonesia; tanpa dikebiri dan/atau terkebiri oleh kebijakan pemerintah yang tiada pasti.

@Sar279